Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen,
JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan di ibu kota mencapai 16 persen per tahun, sementara upah pekerja hanya tumbuh di bawah 10 persen per tahun.
"Sesuai data riset BPS (Badan Pusat Statistik) 2014, DKI Jakarta adalah provinsi kedua dengan 'backlog' perumahan terbesar di Indonesia," kata Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (8/1/2017).
Menurut Anies, kondisi itu membuat warga kelas menengah ke bawah tidak lagi mampu membeli rumah di Jakarta sehingga mereka pasrah dan tak ada pilihan memilih rumah dan tinggal di pinggiran Jakarta.
"Kita menyaksikan di sini ada persoalan permintaan dan pasokan yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan," kata Anies.
Anies ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15 persen. Caranya dengan melakukan pengaturan kembali rute (re-routing) angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga atau ditambah dengan rute-rute baru.
Sementara itu, terkait isu besar permukiman di Jakarta, kata Anies, ada pada dua hal yakni penataan dan penyediaan.
"Kami akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung," katanya.
Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan "kampoeng deret" dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan.
Dirinya, lanjut Anies, mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong.
Ia memberikan contoh, beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan para profesional untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu.
"Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak," katanya.
Kredit rumah
Selain penataan kampung-kampung, pasangan Anies-Sandi akan menghapus uang muka (down payment/DP) untuk kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan.
"Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen," katanya.
Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang misalnya untuk satu generasi selama 25 tahun.
Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 yang terkait investasi rumah susun.
Dia menilai perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sedangkan untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta yang melambung tinggi, Anies menuturkan nantinya pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.