1 Tidak dilaksanakannya UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2 Adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang menyimpang dari undang-undang.

3 Penghuni tidak menyadari kewajiban Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), berdasarkan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

• Penghuni malah menyerahkan fungsi PPPSRS kepada pengelola.
• Pengembang malah menyusun sendiri AD/ART dan Rapat Anggota.
• Pengembang tidak menyerahkan hak pengelolaan kepada PPPSRS setelah transisi satu tahun.
• Pengembang secara sepihak menaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

4 Penyimpangan AD/ART yang disusun pengembang:

• Hak suara dalam Rapat Umum dibuat proporsional dengan jumlah unit yang dimiliki.
• Penggunaan hak suara diwakilkan dengan surat kuasa.

5 Sengaja menunda pemecahan sertifikat kepemilikan, agar aset yang sebenarnya telah dilunasi oleh konsumen, masih tercatat sebagai aset pengembang untuk diagunkan.

6 Pemilik yang protes dan menuntut haknya sebagai PPPSRS, diancam pengembang dengan memutus akses air dan listrik.

7 PPPSRS yang diatur pemilik sendiri IPLnya Rp. 7000/m2 per bulan, sedangkan yang dikuasai pengembang lebih tinggi 37-50%, yaitu Rp. 16.000-20.000 seperti di Thamrin City dan Kenari Mas.

1 Memastikan pemilik rusun memperoleh sertifikat, satu tahun setelah pembelian dari pengembang.

2 Menegakkan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

3 Berhenti mengakui PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), tata tertib rapat umum, dan AD/ART hasil bentukan pengembang, yang tidak mewakili penghuni rusun.

4 Memastikan transparansi dan berfungsinya PPPSRS sesuai UU Rusun dan UU Perlindungan Konsumen.

1 “Ketika warga masuk di rusun, itulah awal penderitaan,” kata Hamzah, korban penggusuran rel kereta api stasiun duri, penghuni Rumah Susun Pesakih (Laporan LBH, 2016).

2 Tunggakkan total rusunawa Rp. 1.37 Miliar.

3 Problem penghuni rusunawa korban gusuran:

• Warga mengaku mengalami penurunan pendapatan ketika menghuni rumah susun, karena menjauhnya akses terhadap pekerjaan. Akibatnya, mereka terancam terusir kembali dari rumahnya karena tidak mampu membayar biaya sewa.
• Naiknya biaya hidup transportasi, air dan listrik di rusunawa.

4 Penyebab tunggakkan sampai tahun 2013: denda progresif 2% dalam Pergub No. 11/2014

5 Sebanyak 17% penghuni terkena pungli dari oknum pengelola rusunawa (LBH, 2016).

1 Prinsip: Sumber penghidupan penting agar tidak tercerabut saat relokasi.

2 Kepastian tempat tinggal, melalui skema DP Nol Sewa-Beli, selama jangka panjang (misal 20 tahun).

3 Bergabung dengan OK OCE untuk menciptakan sumber penghasilan.

4 Memberikan akses pendidikan dan kesehatan

• Sebanyak 60% tidak mendapatkan KJP dan KJS (laporan LBH, 2016).
• Memberikan unit yang proporsional dengan luas unit di hunian lama yang digusur, bukan menyamaratakan.
• Audit pelayanan badan pengelola rusunawa.

5 Solusi jangka pendek:

• Menghapus pergub denda progresif.