Membaca, Melihat, dan Mengulas Data Anies Baswedan

Oleh: Angga Putra Fidrian

Tulisan ini adalah pelajaran singkat untuk memberikan pengetahuan tentang Laporan Ombudsman, Angka Partisipasi Murni, Human Development IndexEase of Doing Business dan Rapor Birokrasi.

Kenapa saya sebagai pendukung Anies Baswedan harus repot-repot membuat tulisan ini? Toh bagi lawan yang sibuk menyalahkan Anies Baswedan, tulisan ini tidak akan dibaca. Tidak penting mereka baca atau tidak, tapi memberikan sedikit pengetahuan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Pilkada bukan sekadar pemilihan namun juga pendidikan politik. Ini menjadi penting karena rakyat tidak boleh dibodohi oleh para pendukung yang lebih memilih menebar meme editan yang berisi fitnah murahan daripada menjelaskan statistik. Pembodohan dengan menulis artikel tidak berisi dengan mengandalkan riset dari satu portal berita lalu dibumbui sedikit komentar provokatif dan menyudutkan paslon tertentu.


Tentang Ombudsman

Benar peringkat yang disampaikan Ahok adalah ranking tahun 2015 di mana periode surveinya dilakukan pada periode pertama Maret-Mei 2015 dan periode kedua pada Agustus-Oktober 2015. Benar bahwa peringkat ke-22 dengan poin 49,50 adalah peringkat Kemendikbud saat itu. Tapi apakah itu cerminan Anies Baswedan? Anies Baswedan baru menjabat pada Oktober 2014. Saat itu Kemendikbud belum memilki Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga pelayanan publiknya belum berjalan dengan baik. Lalu Anies Baswedan menginisiasi pelayanan PTSP yang bernama Unit Layanan Terpadu di bawah Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat yang menurut buku kilasan kinerja Kemendikbud 2016 bekerja sejak 1 April 2015.

laporan-ombudsman-2015.png

Laporan Ombudsman, 2015


laporan-ombudsman-2016.png

Laporan Ombudsman, 2016


Berdasarkan survei layanan tahun 2016, Kemendikbud berhasil melompat ke peringkat 9 dengan poin 93,10. Jangan lupa bahwa Anies Baswedan masih ada di Kemendikud sampai Juli 2016. Ada 7 bulan kerja yang sudah dia lakukan untuk Kemendikbud. Periode survei tahun 2016 adalah Maret-Oktober 2016. Masih ada sentuhan Anies di dalamnya. Satu tahun lebih, Anies berhasil membangun sistem yang baik, karena selepas diganti, skornya tetap tinggi. Tentunya tanpa mengecilkan peran dari Menteri baru. Beliau tidak mengubah sistem yang sudah baik.

Mari kita bandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2015, menurut Peringkat Pelayanan Publik yang disurvei oleh Ombudsman, Pemprov DKI berada di peringkat 16 dengan poin 61.20. Lalu pada 2016, Pemerintah Provinsi DKI turun satu peringkat pada posisi 17 dengan poin 74,64. Meskipun poin yang dihasilkan bertambah, tapi ada daerah lain yang melakukan perbaikan lebih efektif sehingga poinnya bertambah lebih banyak. Dalam situs pelayanan.jakarta.go.id PTSP DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013. Sejak PTSP berdiri pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berada di urutan 17.


laporan-ombudsman-2015-2.png

Laporan Ombudsman, 2015


laporan-ombudsman-2016-2.png

Laporan Ombudsman, 2016


ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdiri sejak Maret 2015, PSTP berdiri sejak 2015. Siapa yang bekerja lebih baik?

 peringkat-kemdikbud.png

Data yang disampaikan oleh Anies Baswedan juga diakui oleh Komisioner Obdusman, Adrianus Meliala seperti yang dikutip dari Metro TV. Kedua data yang disampaikan benar, hanya saja beda periodenya. Ombudsman juga mengakui bahwa perbaikan pelayanan publik dilakukan oleh Anies Baswedan, namun belum sempat diberikan penghargaan, Anies sudah digantikan oleh Muhadjir Effendy.


Tentang Angka Partisipasi Murni SMA

Anies Baswedan menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Murni SMA Jakarta Utara berada di bawah Biak. Anies menyebutkan data APM SMA tahun 2014-2015, di mana APM SMA di Jakarta Utara 51,84 dan Biak Numfor 57,55. Data APM SMA 2014-2015 bisa diunduh di sini. Kenapa mengambil data tahun 2014-2015, bukan 2015-2016? Karena pada tahun itu Anies Baswedan dan Ahok sama-sama bekerja satu tahun penuh. Selain itu adalah tren penurunan bagi Jakarta Utara dan Biak Numfor. Data 2015-2016 yang memperlihatkan bahwa APM SMA yang dimiliki Jakarta Utara adalah 51,79 sedangkan Biak Numfor adalah 51,49.

APM-SMA-2014-2015.png

APM SMA 2014-2015 DKI Jakarta


APM-SMA-2014-2015-Papua.png

APM SMA 2014-2015 Papua


APM-SMA-2015-2016-Biak-Numfor.png

APM SMA Biak Numfor, 2015/2016


APM-SMA-2015-2016-Jakut.png

APM SMA Jakarta Utara, 2015/2016


Selisih 0.30 % antara Kotamadya di ibukota dengan Kabupaten di timur Republik.

Hal yang lebih mencengangkan adalah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah Biak Numfor untuk siswa, jauh dari yang dialokasikan Pemprov DKI. Setiap siswa di Jakarta mendapat alokasi Rp. 7.881.500 per siswa per tahun. Sedangkan di Biak Numfor Rp. 3.713.600 per siswa per tahun. Data Neraca Pendidikan Daerah terbaru yang digunakan untuk Jakarta Utara ada di sini sedangkan Biak Numfor ada di sini.

Anggaran per siswa per tahun di Jakarta


Anggaran siswa per tahun Biak Numfor


Apakah wajar merayakan kesalahan data yang disampaikan tapi melupakan rasa yang ada dalam statistik yang diberikan?


Tentang Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah DKI selalu membanggakan Indeks Pembanguan Manusia yang tertinggi. Dalam laman UNDP , Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 elemen, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Kesejahteraan. Di berbagai negara di dunia, jika kita melihat angka absolut, Ibukota memang selalu memiliki nilai tertinggi di bandingkan daerah-daerah lainnya. Namun, kita juga harus melihat progres pergerakannya. Apakah ada perbaikan siginifikan?

Melihat nilai absolut di Jakarta tidak menunjukan kinerja seorang gubernur baik, karena kondisi IPM ibukota selalu lebih baik daripada yang lainnya. Ibukota adalah kekuatan ekonomi dan pemerintahan sehingga sudah pasti IPMnya paling tinggi. Melihat kinerja Gubernur DKI Jakarta harus melalui perbandingan dengan daerah lain atau gubernur sebelumnya. Salah satu cara melihatnya adalah dengan grafik di bawah ini.

Pertumbuhan IPM Jakarta


Jika melihat grafik yang disusun oleh Gerakan Masyarakat Ibukota (Gema Ibukota) tercatat pertumbuhan rata-rata IPM Jakarta berada di 0,54. Sedangkan NTB mencapai 0,8. Provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, pergerakan IPMnya lebih baik dari Jakarta. Pertumbuhan IPM rata-rata Jakarta juga berada di bawah IPM rata-rata nasional. Apakah pantas dengan hampir 70T APBD, pertumbuhan IPM bergerak seperti hari ini?


Tentang Ease of Doing Business

Saya membaca sebuah artikel yang dijelaskan oleh salah satu pendukung Ahok yang mengomentari tentang Ease of Doing Business yang disampaikan Sandiaga Uno. Sayangnya referensi yang diambil adalah artikel media di sini lalu dibubuhi komentar seakan-akan Sandiaga salah data. Padahal Sandiaga Uno memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Tidak mau terjebak dalam artikel tersebut, saya mencari lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan Ease of Doing Business Index.

Ease of doing Business Index adalah kemudahan dalam melaksanakan bisnis yang dibuat oleh World Bank. Indeks tersebut tidak dilakukan melalui survei responden yang menghasilkan statistik. Survei dilakukan bersama akuntan, pengacara dan pihak-pihak yang memahami tentang regulasi. Jadi, data yang dikumpulkan sifatnya interpretasi atas aneka regulasi tentang operasi usaha.

Ease of Doing Business Indonesia


Di dalam indeks tersebut ada peringkat memulai bisnis, mendapatkan listrik, izin pembangunan, mendaftarkan properti. Indonesia berada di peringkat 91. Presiden Jokowi menargetkan Indonesia untuk berada di peringkat 40.

Dalam EoDB, ranking yang dihasilkan adalah ranking per negara, bukan ranking kota (subnasional). Tidak bisa membandingkan ranking kota antar negara dan elemen-elemen lainnya. Sehingga tidak tepat membandingkan Jakarta dengan kota lain di dunia. Karena interpretasi atas kondisi di negara A dan negara B tentunya akan berbeda. Dalam konteks tren dari profile Indonesia di sini, dalam distance to frontier (DTF) ada perbaikan sebesar 9,6 % dibanding DTF tahun 2016. Perbaikan memang terus dilakukan dan ini harus dilanjutkan menjadi lebih baik. Dalam debat kemarin, Sandiaga Uno memberikan apresiasi EoTB di Indonesia dan juga PTSP di Jakarta. Tentunya siapapun akan setuju bahwa target yang harus dicapai adalah target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yaitu peringkat 40. Peringkat 92 membuat Jakarta juga bekerja sama kerasnya dengan Pemerintah Pusat. Tidak cukup hanya puas dengan interpretasi atas 9 kebijakan yang dinilai dalan EoTB.

Kepastian hukum juga menjadi penting dalam melihat kemudahan mengurus perizinan. Apakah bisa kita merasakan keamanan jika pemerintah saat mengambil kebijakan kredibilitasnya diragukan karena berulang kali kalah di PTUN?


Tentang Rapor Birokrasi Pemerintah DKI Jakarta

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita cari apa saja yang menjadi bagian dari rapor birokrasi yang biasanya digunakan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa bagiannya :

Penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah  (LAKIP)  dirilis oleh Kemenpan RB untuk menilai Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah baik Kementerian, Badan dan Pemerintah Daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah lembaga di bawah presiden yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap aparaturnya.

Realisasi Program dilihat dari realisasi APBD yang direncanakan oleh pemerintah dan disahkan bersama dengan DPRD. Anggaran adalah sebuah gambaran perencanaan program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Anggaran yang digunakan berarti programnya berjalan dan jika anggarannya tidak digunakan berarti programnya tidak berjalan.

Audit Badan Pemeriksa Keungan adalah pemeriksaan laporan keuangan. Prosedur keuangan, pengelolaan aset. Mereka yang mengerti tentang keuangan atau pengusaha pasti mengerti pentingnya audit yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP itu tidak jaminan ada korupsi, ada kok WTP yang tertangkap korupsi. Benar sekali. Jika keuangan adalah tubuh kita. WTP itu ibarat seseorang dengan gaya hidup sehat. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu seseorang dengan gaya hidup sembarangan. Apakah yang bergaya hidup sehat dan sembarangan akan bebas dari kanker? Lalu apakah kamu memilih untuk bergaya hidup sehat atau sembarangan?

Indeks Demokrasi Daerah adalah sebuah indeksi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik yang metodologinya melalui (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Jangan sampai salah membedakan Indeks Reformasi Birokrasi dengan Indeks Demokrasi Daerah. Reformasi Birokrasi itu tercantum dalam elemen penilaian LAKIP, sedangkan Indeks Demokrasi adalah statistik kebebasan demokrasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Bahkan salah satu media online saja masih salah membedakan dua statistik ini.

Variable Indeks Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, 2014-2015

Nah setelah membaca penjelasan tadi. Berikutnya adalah melihat Rapor Kinerja Birokrasi.

Rapor Kinerja Birokrasi DKI Jakarta, 2015

Pemprov DKI mendapatkan raport CC. Untuk Realisasi Program, DKI hanya mampu mereasliasikan 70,84 % dari APBD yang telah ditandatangani.  Laporan Ombudsman, poin yang diberikan pada Pemprov DKI adalah 61,2 %. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Indeks Demokrasi adalah 57,56.

Apakah masih perlu diberitahu Prestasi Kemedikbud saat dipimpin oleh Anies Baswedan ?


Bayangkan kamu adalah HRD atau personalia di suatu perusahaan. Ada dua orang yang akan dipromosikan. Satu adalah pekerja yang sudah 5 tahun tapi raportnya merah atau 2 tahun tapi raportnya biru. Mana yang akan kamu pilih? Mana yang kinerjanya lebih baik?

Politisi bukan peneliti yang bisa memberikan data yang tepat setiap saat. Pemilihan Gubernur bukan cerdas cermat yang harus mendapatkan jawaban yang benar setiap saat. Terpenting dari itu apakah data yang diberikan bohong atau tidak. Bisa saja seseorang menggunakan data tahun 2016 karena menurut dia, tahun tersebut adalah hasil yang sudah dia lakukan. Bahkan bisa saja lawan menggunakan data tahun sebelum melakukan perbaikan. Boleh saja, tergantung sudut pandang kita dalam melihat dan alasan kita menyampaikan. Tidak perlu arogan menyalahkan data, karena bisa saja sudut pandangnya dan waktu yang digunakan berbeda, tapi belum tentu datanya salah atau bohong. Arogansi terhadap data bisa menutup kemungkinan diskusi untuk menemukan jalan keluar.

BERI DUKUNGAN SEKARANG

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah pasangan nomor urut 3 pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Mari dukung Anies Sandi untuk bersama membangun Jakarta yang maju dan bahagia warganya.