Jakarta Kota Hijau dan Kota Aman

Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga; Menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (urban farming); Melakukan audit berkala keamanan kampung; Mememperluas cakupan dan menperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Kondisi Saat Ini

  1. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dari sektor pertanian setiap tahun menurun. Hasil sensus pertanian 2013 jumlah rumah tangga usaha tanaman padi sebanyak 912 rumah tangga mengalami penurunan 69,80% dibanding 2003 begitu juga usaha tanaman pisang turun 73,69%, usaha kelapa (98,12 %), ayam lokal (88,94%) .
  2. Jumlah lahan pertanian di DKI Jakarta dari tahun 2003-2013 terus bertambah, akan tetapi pendapatan dari sektor ini 19,4 Juta per tahun per rumah tangga
  3. Sebuah survei dari Economist Intelligence Unit menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia yang disponsori oleh NEC.
  4. Kota Jakarta menjadi kota paling tak aman se-Asia,menurut  Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, indikator penilaian itu karena DKI kurang memiliki keamanan digital tidak ada CCTV yang komprehensif di Jakarta.
  5. Lembaga Thomson Reuters Foundation, berkolaborasi dengan lembaga survey YouGov, merilis daftar peringkat kota dengan transportasi paling berbahaya, pada Kamis, 17 Maret 2016. Survei tersebut menempatkan Jakarta berada di peringkat lima di dunia sebagai kota yang memiliki transportasi tidak aman.
  6. Kekerasan lainnya yang ter-record di DKI Jakarta (Data Solidaritas Perempuan: Hasil Pemantauan Hak Perempuan atas Rasa Aman di Transportasi Publik Solidaritas Perempuan Jabotabek, 2016)
    1. Dari Tahun 2011 sampai 2016, setidaknya terjadi 9 kasus pelecehan seksual di angkutan umum yang mencuat di media.
    2. Polda Metro Jaya mencatat ada 31 kasus kekerasan seksual di transportasi publik pada 2012.
    3. Sedangkan PT KAI mencatat ada 13 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang Januari November 2013.
  7. 20% (1,438 orang korban) dari tujuan seluruh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama 2005-2014 adalah DKI Jakarta (Data International Organization for Migration/IOM, 2015)
  8. Wilayah seperti Mangga Besar, Rawa Bebek, Blok M, Kali Jodo, dan Ciracas menjadi konsentrasi atau tempat penerimaan korban trafficking

Kebijakan Pemprov Saat Ini

  1. Saat ini pemerintah provinsi belum mengeluarkan kebijakan urbanfarming di DKI Jakarta
  2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menargetkan juni 2016 pemasangan 4.000 close circuit television (CCTV) diseluruh wilayah DKI. Saat ini baru terpasang 1.714 CCTV yang sudah terkoneksi dengan program Smart City.
  3. Masih kurangnya bantuan hukum bagi kasus-kasus- kasus kekerasan di rumah tangga maupun komunitas yang dialami perempuan warga Jakarta.
  4. Kurang tersedia nya penerangan jalan di taman, jembatan penyeberangan orang (JPO), terminal, stasiun.
  5. Minimnya jaminan keamanan di JPO sehingga menjadi tempat kejahatan perkosaan dan perampokan
  6. Belum ada Perda Trafficking di DKI, untuk mendukung UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
  7. Trafficking terjadi karena besarnya kewenangan pihak swasta, dalam hal ini Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tanpa mekanime pengawasan yang memadai dari pemerintah, termasuk dari Pemerintah Provinsi.

Solusi/Terobosan

  1. Memanfaatkan lahan kosong dan lahan sempit di Jakarta untuk urbanfarming dengan melibatkan dan melatih  warga Jakarta untuk melakukan urbanfarming dan memberi dukungan berupa kebutuhan untuk urbanfarming
  2. Memfasilitasi warga untuk menjual hasil pertanian dari konsep urbanfarming ke mall, pasar dan swalayan maupun online shop
  3. Meningkatkan keamanan cctv di Jakarta dengan memasang sebanyak 4000 titik di seluruh kota
  4. Bersama-sama meningkatkan keamanan di kampung dan mengaktifkan kembali rondamalam untuk menjaga keamanan kampungnya
  5. Meningkatkan keamanan di lingkungan public dan transportasi public dengan cara penambahan personil keamanan